Yogyakarta, 14 Maret 2024 – Jajaran Direksi PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bertempat di Kantor Holding PT AMI (Jalan Janti), kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak H. Pinnera Wijaya S.E, beserta 23 anggota lainnya. Tujuan kunjungan adalah untuk melakukan pembandingan terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sebagai komisi yang fokus pada bidang keuangan, kunjungan kerja ini menjadi kesempatan penting untuk bertukar informasi mengenai upaya pengembangan BUMD. Direktur Utama PT AMI, Bapak Priyatno Bambang Hernowo, secara rinci memaparkan strategi pengelolaan masing-masing unit bisnis serta peran PT AMI dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan perekonomian di DIY.

Selama kunjungan kerja, terjadi diskusi yang intensif antara Direksi PT AMI dengan anggota Komisi III DPRD dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penekanan mengenai pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memajukan ekonomi daerah serta keterlibatan aktif PT AMI dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah juga tak luput dari pembahasan.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi upaya pengembangan dan penguatan BUMD di wilayah Jawa Barat. Selain itu, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membuka peluang kerja sama berkelanjutan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar demi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengumuman Seleksi Calon Anggota Direksi Perseroan Terbatas (PT) Anindya Mitra Internasional dapat diunduh pada pranala berikut:

Persyaratan Calon Direksi

Pengumuman Calon Direksi

UNDUH DISINI

Sumber : jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 19 November 2025 – Komitmen PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance / GCG) semakin diperkuat melalui inisiatif internal. Hari ini, Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT AMI menyelenggarakan sosialisasi intensif mengenai Pedoman GCG Perusahaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan. Kegiatan yang secara penuh dipimpin oleh Tim SPI ini bertujuan untuk memastikan penyegaran pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip GCG, etika bisnis, dan budaya anti-korupsi sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.

Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Tim SPI ini menguraikan secara rinci poin-poin krusial dalam Pedoman GCG. Tim SPI menekankan bahwa penerapan GCG merupakan tanggung jawab kolektif dan bukan sekadar kepatuhan, melainkan cerminan budaya perusahaan yang wajib diamalkan setiap individu. Materi yang disampaikan mencakup prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Independensi, serta prosedur pencegahan konflik kepentingan. Karyawan dari berbagai unit kerja hadir untuk mendalami peran aktif mereka dalam mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan etis, menegaskan bahwa integritas dimulai dari kesadaran diri.

Puncak acara adalah momen penandatanganan Pakta Integritas, yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan karyawan. Dokumen ini berfungsi sebagai deklarasi komitmen yang mengikat, di mana seluruh Insan PT AMI berjanji untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pedoman GCG, menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan kerja, serta bertindak profesional dan transparan demi kepentingan terbaik perusahaan dan masyarakat. Dalam laporan penutup, perwakilan SPI menegaskan bahwa kegiatan ini adalah mandat dari Direksi dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PT AMI untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin SPI ini menjadi bukti nyata keseriusan PT AMI dalam membangun budaya akuntabilitas dari dalam. Dengan komitmen yang diperbarui ini, PT AMI optimis dapat terus menjaga reputasi sebagai BUMD yang bersih, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat DIY.

Pemangkasan biaya operasional kendaraan (BOK) Trans Jogja sebesar Rp6,8 miliar dari Rp87 miliar menjadi Rp81 miliar mendapat respons dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku BUMD pengelola. Direktur Utama PT AMI, Priyatno Bambang Hernowo, menegaskan standar pelayanan minimal (SPM) tetap dijaga meski subsidi menurun.

Priyatno menjelaskan subsidi Trans Jogja bersifat net, yakni selisih antara biaya operasional dengan pendapatan tarif maupun non-tarif. Biaya operasional mencakup bahan bakar, depresiasi, SDM, hingga biaya pendukung. Saat ini AMI mengoperasikan 128 unit bus dengan 116 unit aktif melayani 19 rute. Subsidi Rp81 miliar digunakan menutup selisih biaya setelah dikurangi pendapatan.

Meski anggaran berkurang, Priyatno menegaskan layanan tidak boleh diturunkan. SPM harus tetap dipenuhi, mulai dari AC berfungsi, jalur tetap beroperasi, hingga perawatan bus. Untuk menutup selisih, AMI berupaya mengoptimalkan pendapatan non-tarif, terutama dari branding dan iklan di bus. Selain itu, optimalisasi rute juga disiapkan guna meningkatkan jumlah penumpang sehingga pendapatan tarif bertambah sekaligus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Mengenai rencana pembukaan trayek baru Jogja–Gunungkidul, Priyatno menyebut masih dikaji. Tambahan rute membutuhkan subsidi baru di luar Rp81 miliar, yang bergantung pada keputusan DPRD DIY.

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menegaskan pemangkasan subsidi tidak bersifat mutlak. Jika ke depan dirasa perlu, penambahan bisa diupayakan melalui perubahan anggaran. Ia menekankan kebutuhan pembangunan DIY juga mencakup sektor lain, seperti jaringan irigasi dan peningkatan ruas jalan. Dana hasil pemangkasan subsidi dialihkan untuk belanja irigasi dan penyusunan DED peningkatan jalan melalui DPUPESDM DIY.

Dengan strategi efisiensi dan optimalisasi pendapatan, AMI berkomitmen menjaga layanan Trans Jogja, sementara DPRD tetap membuka ruang fleksibilitas anggaran sesuai kebutuhan

Sumber : harianjogja.com